CEO PT TMS Disambut di Ruang Kerja Bupati Sangihe, Publik Pertanyakan Netralitas Pemerintah Daerah
visual harian.com Tahuna – Selasa, 29 Juli 2025
Kunjungan CEO PT Tambang Mas Sangihe (TMS), Terry Filbert, ke Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe menuai sorotan tajam. Kunjungan ini bukan sekadar pertemuan biasa—Filbert diketahui diterima langsung oleh Bupati Sangihe di ruang kerjanya, sebuah gestur yang menimbulkan tanya besar di tengah kontroversi hukum yang melilit perusahaannya.
Sebagaimana diketahui, PT TMS telah menjadi sorotan nasional akibat polemik izin tambang emas di wilayah Sangihe, yang dianggap cacat hukum oleh banyak pihak. Putusan pengadilan sebelumnya bahkan menyatakan bahwa operasi perusahaan tersebut melanggar peraturan, termasuk kawasan lindung yang semestinya tidak boleh dieksploitasi.
Namun, publik kini dibuat heran—bahkan geram—karena pihak Pemerintah Daerah terkesan membuka ruang “jamuan kehormatan” bagi seorang pimpinan perusahaan yang sedang bermasalah secara hukum.
”Ini bukan sekadar pertemuan. Ini simbol. Dan simbol ini sangat buruk untuk masyarakat Sangihe yang selama ini berjuang menolak tambang,” ujar Sekjen Kibar Nusantara Merdeka “Yohanes Missah”, ditemui awak media, Selasa (29/7/2025).
Menariknya, pernyataan resmi Bupati setelah pertemuan dinilai publik sangat normatif dan cenderung ‘bermain aman’. Tidak ada sikap tegas yang mencerminkan keberpihakan pada perlindungan lingkungan atau kedaulatan masyarakat adat.
“Kami menerima siapa pun yang datang sebagai bagian dari komunikasi. Semua proses tetap mengikuti hukum yang berlaku,” ujar Bupati tanpa menyebut sedikit pun status hukum PT TMS atau posisi Pemerintah Daerah terhadap putusan pengadilan.
Padahal, dalam putusan PTUN dan Mahkamah Agung sebelumnya, PT TMS dinyatakan tidak memiliki dasar hukum kuat untuk menjalankan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Di sisi lain, masyarakat terus menyuarakan penolakan dan menyatakan bahwa tambang emas mengancam ruang hidup serta ekosistem Sangihe yang unik dan rentan.
Kunjungan CEO PT TMS ini pun memunculkan pertanyaan baru: apakah Pemda Sangihe mulai melunak terhadap korporasi tambang yang telah nyata-nyata ditolak rakyatnya? Ataukah ini pertanda bahwa tekanan dari pusat dan korporasi mulai menembus pagar integritas pemerintah daerah?
Pengamat kebijakan publik mendesak agar DPRD Sangihe dan lembaga pengawasan segera turun tangan menelusuri maksud dan implikasi pertemuan tersebut. Sebab, jika dibiarkan, hal ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemimpin daerah dalam menjaga amanat rakyat.
Red
