Ketua FKDM Soroti Lambannya Penanganan Laporan Dugaan Korupsi RTH Manado oleh Kejaksaan
Manado – Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sulawesi Utara, Stevie Sumampow, menyoroti lambannya penanganan laporan dugaan kasus korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah dilaporkan sejumlah LSM kepada pihak Kejaksaan Negeri Manado sejak tahun 2023.
Sumampow mengatakan, laporan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Inakor, LAMI, LPK-RI Sulut, RAKO serta sejumlah organisasi masyarakat lainnya. Namun hingga saat ini, perkembangan penanganannya dinilai belum menunjukkan kejelasan.
Menurutnya, laporan yang telah disampaikan tersebut seharusnya mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum, mengingat kasus tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan menyangkut keselamatan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa bangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menjadi sorotan publik itu mengalami kerusakan serius setelah terjadi gempa bumi berkekuatan 7,2 magnitudo yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara kamis 2/4/2026.
Akibat gempa tersebut, sebagian struktur bangunan yang berada di kawasan KONI dilaporkan runtuh hingga menimbulkan korban. Peristiwa itu memunculkan pertanyaan publik terkait kualitas pembangunan serta pengawasan proyek tersebut.
Sumampow menegaskan, jika pembangunan dilakukan sesuai standar dan spesifikasi teknis yang benar, maka dampak kerusakan akibat gempa seharusnya dapat diminimalkan.
“Laporan sudah disampaikan sejak tahun 2023 oleh beberapa LSM, tetapi sampai sekarang masyarakat belum melihat perkembangan yang signifikan. Ada apa dengan Kejaksaan Manado?” ujar Sumampow dalam keterangannya.
Ia menilai transparansi dan keseriusan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Menurutnya, proses hukum yang jelas juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Sebagai Ketua FKDM, Sumampow berharap pihak Kejaksaan Negeri Manado dapat segera memberikan penjelasan kepada publik terkait perkembangan penanganan laporan tersebut.
“Kasus ini harus diusut tuntas. Jika memang ada indikasi penyimpangan anggaran atau kelalaian dalam pembangunan, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa FKDM bersama sejumlah elemen masyarakat akan terus mengawal proses penanganan kasus tersebut demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik di daerah.
Wis
