Gubernur Sulut Tunjuk Tahlis Gallang sebagai Plh Sekdaprov Gantikan Steve Kepel
viaualharian.com Sulut-Manado, kamis 17/6/2025 Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), resmi menunjuk Tahlis Gallang sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara.
Pengangkatan ini menyusul pemberhentian Steve Kepel dari posisi Sekdaprov akibat terjerat kasus korupsi yang sedang dalam proses hukum.
Keputusan tersebut yang mulai berlaku efektif Dalam pernyataannya, Gubernur Julius Selvanus.
Ia menekankan bahwa penunjukan Tahlis Gallang bertujuan menjaga stabilitas kinerja pemerintahan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
“Kami percaya Bapak Tahlis Gallang memiliki integritas dan kompetensi untuk memimpin sementara Sekretariat Daerah.
Langkah ini juga bagian dari komitmen kami memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintah provinsi,” ujar Gubernur.
Steve Kepel, yang sebelumnya menjabat Sekdaprov, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada [bulan/tahun] terkait dugaan penggelapan dana [sebutkan proyek atau alokasi dana]. Saat ini, proses hukum terhadapnya masih berjalan.
Tahlis Gallang, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan Sekdaprov Sulut dikenal sebagai birokrat berpengalaman dengan rekam jejak bersih.
Ia diharapkan memimpin transisi sambil menunggu proses seleksi terbuka untuk posisi Sekdaprov tetap.
Penunjukan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur kepada Tahlis berlangsung di Wisma Negara Rumah Dinas Gubernur Sulut, Bumi Beringin, Kota Manado, Kamis (17/4/2025).
Ditunjuknya Tahlis Gallang mengisi jabatan Sekprov sekaligus menjawab janji gubernur YSK saat kampanye Pillada 2024 lalu untuk memilih putra Bolaang Mongondow Raya (BMR) sebagai orang nomor 3 di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulut.
Tahlis Gallang adalah birokrat asal BMR yang memiliki pengalaman luas dalam pemerintahan.
“Saya siap mengemban tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Prioritas kami adalah memastikan layanan publik tidak terganggu dan mendukung program strategis Pemprov Sulut,” tegas Gallang.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sam Ratulangi, menyebut langkah Gubernur sebagai respons tepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Ini sinyal positif bahwa aparatur negara harus bebas dari praktik korupsi. Namun, penunjukkan pejabat definitif perlu melalui proses yang transparan,” ujarnya.
Masyarakat Sulut berharap pergantian ini menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama pascakasus korupsi yang mencoreng citra birokrasi setempat.
Wistan
