Sulut Manado –visualharian.com Ketua LSM INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat dalam proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang akan diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah.
Menurutnya, penentuan lokasi WPR perlu mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan serta kebutuhan riil masyarakat, khususnya warga yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan rakyat.
“Penetapan WPR idealnya memperhatikan aspirasi masyarakat agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan potensi konflik maupun ketimpangan dalam pemanfaatan ruang,” ujar Rolly.
Ia menjelaskan, berdasarkan pemantauan dan masukan yang diterima, terdapat sejumlah wilayah di Minahasa Utara dan Kota Bitung yang selama ini menjadi titik aktivitas tambang rakyat, namun belum memiliki kejelasan terkait penetapan WPR.
Di Kelurahan Pinasungkulan, Kota Bitung, misalnya, aktivitas masyarakat disebut telah berlangsung cukup lama, namun belum diikuti dengan kepastian kebijakan. Sementara di Minahasa Utara, beberapa desa seperti Lumpias, Kokole, dan Wasian juga menjadi perhatian masyarakat, namun belum memperoleh kejelasan status.
Rolly menilai, kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis kebutuhan nyata di lapangan, sekaligus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, ia juga menyoroti rencana penetapan WPR di kawasan Likupang yang termasuk Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Menurutnya, diperlukan kajian komprehensif agar kebijakan tersebut tetap sejalan dengan pengembangan sektor pariwisata dan perlindungan lingkungan.
Lebih lanjut, Rolly menegaskan bahwa pengelolaan sektor pertambangan rakyat juga harus sejalan dengan semangat pembangunan nasional melalui konsep Asta Cita, khususnya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Di tingkat daerah, ia menilai bahwa arah kebijakan ini juga sejalan dengan semangat kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang mendorong pembangunan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat, termasuk warga di sekitar wilayah pertambangan.
“Pembangunan daerah perlu memastikan bahwa masyarakat di sekitar wilayah tambang tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan hukum,” jelasnya.
Sebagai bagian dari solusi, Rolly mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan proses penetapan WPR berjalan transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Ia juga menyarankan agar pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian batas wilayah atau opsi kebijakan lain yang tetap berada dalam koridor hukum, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami akan terus mengawal proses ini secara konstruktif, agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan pengawalan dari berbagai pihak, diharapkan penetapan WPR di Sulawesi Utara dapat menjadi solusi yang berkeadilan, berkelanjutan, serta selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah.
WIS
