Manado, visualharian.com 1 September 2025 – Aksi unjuk rasa mahasiswa dan aliansi masyarakat di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berakhir ricuh setelah bentrok dengan aparat keamanan. Massa dibubarkan paksa menggunakan tembakan gas air mata dan semprotan water cannon karena tidak ada titik temu dengan wakil rakyat hingga batas waktu yang ditentukan.
Aksi yang dimulai sejak pukul 13.30 WITA itu diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai universitas dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sulut (Amara). Mereka berkumpul di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kairagi sebelum berjalan kaki menuju Kantor DPRD Sulut sambil membawa spanduk serta menyanyikan lagu-lagu perjuangan.
Dalam tuntutannya, massa mendesak adanya evaluasi kinerja pemerintah daerah, penghapusan tunjangan anggota DPRD, serta kenaikan upah minimum bagi pekerja. Menurut orator aksi, kebijakan pemerintah yang dianggap membebani rakyat, terutama kenaikan harga kebutuhan pokok dan pajak, menjadi alasan utama mereka turun ke jalan.
Ketegangan mulai meningkat ketika hingga pukul 17.40 WITA tidak ada satupun anggota DPRD yang bersedia menemui massa secara langsung. Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Silangen, hanya menawarkan dialog dengan perwakilan maksimal 10 orang mahasiswa. Tawaran ini ditolak, karena demonstran bersikeras seluruh peserta aksi harus diizinkan masuk ke halaman gedung dewan.
Penolakan itu memicu kekecewaan massa. Sementara aparat keamanan yang dipimpin Kapolda Sulut Irjen Pol. Royke Langie bersama Kapolres Manado Kombes Pol Irham Halid berulang kali mengimbau agar aksi tetap tertib. Pengamanan juga diperketat dengan kehadiran personel TNI-Polri yang dibantu sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di depan gerbang DPRD.
Memasuki pukul 18.00 WITA, aparat akhirnya mengambil tindakan tegas. Massa yang masih bertahan langsung dihadapi dengan tembakan gas air mata dan water cannon. Beberapa mahasiswa terlihat melempar botol air mineral serta benda lain ke arah barikade aparat, sehingga bentrokan pun tak terhindarkan.
Kericuhan itu membuat arus lalu lintas di kawasan Kantor DPRD Sulut lumpuh total. Polisi terpaksa melakukan pengalihan jalur ke sejumlah ruas alternatif untuk mengurai kemacetan panjang di Jalan Piere Tendean (Boulevard) dan sekitarnya. Hingga malam hari, aparat masih melakukan penghalauan terhadap massa yang bertahan.
Koordinator aksi mahasiswa menegaskan bahwa unjuk rasa ini murni sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. “Kami tidak berniat rusuh, hanya ingin menyampaikan kekecewaan rakyat. Tunjangan anggota dewan tidak pantas dinaikkan ketika masyarakat sedang kesulitan,” tegasnya dalam orasi.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI-Polri agar bersikap tegas terhadap aksi anarkis namun tetap membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat. Presiden juga menegaskan kembali kebijakan pencabutan tunjangan anggota DPR yang mulai berlaku pada September 2025.
Meski aksi telah berakhir ricuh, polemik ini menyisakan pertanyaan besar tentang responsivitas DPRD Sulut terhadap aspirasi rakyat. Mahasiswa berjanji akan terus melanjutkan perjuangan mereka melalui aksi lanjutan, sementara aparat keamanan menekankan pentingnya menjaga unjuk rasa tetap dalam koridor hukum. Dialog terbuka diharapkan menjadi jalan keluar untuk menghindari bentrokan serupa di masa depan.
Wis
